Inilah Usulan Kontroversial, Profesor UI Mendorong Legalisasi Kasino Demi Devisa Negara, Mungkinkah meningkatkan pendapatan secara signifikan?
Senin, 19 Mei 2025 oleh journal
Guru Besar FH UI Dorong Kajian Legalisasi Kasino: Mungkinkah Tingkatkan Devisa Negara?
Usulan legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat. Kali ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait potensi legalisasi kasino sebagai salah satu cara meningkatkan devisa negara. Beliau menyoroti bahwa negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia telah memiliki atau sedang membangun kasino.
Dalam sebuah pernyataan di Bekasi, Sabtu (17/5/2025), Hikmahanto menekankan pentingnya pemerintah melakukan asesmen objektif terhadap beberapa aspek krusial. Ia mencontohkan UEA, yang meskipun mayoritas penduduknya Muslim, kini berinvestasi besar dalam pembangunan kasino, serta Malaysia yang sudah melegalkan kasino sejak 1969.
Asesmen Mendalam: Perputaran Uang, Perilaku Masyarakat, dan Penegakan Hukum
Menurut Hikmahanto, ada tiga hal penting yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan. Pertama, adalah melakukan asesmen terhadap perputaran uang dalam praktik perjudian. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang dari judi daring yang beroperasi dari Kamboja dan Myanmar sangat signifikan.
Kedua, pemerintah perlu memahami realitas bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, aktivitas perjudian tetap marak. "Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, untuk melepaskan diri dari judi? Ternyata kan tidak," ujarnya.
Ketiga, masalah penegakan hukum juga menjadi sorotan. Upaya pemerintah untuk memberantas korporasi judi daring seringkali terhambat karena perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di negara yang melegalkan kasino, seperti Kamboja dan Myanmar.
"Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja," jelasnya.
Belajar dari Negara Tetangga: Kawasan Ekonomi Khusus dan Syarat Ketat
Hikmahanto mencontohkan bagaimana negara tetangga mengatur operasional kasino. Ia menyebut kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia, dan Singapura sebagai contoh. Di Singapura, warga negara yang ingin berjudi di kasino dikenakan syarat yang ketat.
Ia juga mengingatkan bahwa legalisasi judi pernah diterapkan di Indonesia pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin melalui bentuk-bentuk seperti Porkas dan SDSB. "Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya," katanya.
Hikmahanto menambahkan, dana yang dihasilkan dari pajak kasino bisa dialokasikan untuk kepentingan yang tidak terkait dengan agama. Ia juga menyoroti bahwa UEA, meskipun mengharamkan judi, tetap membuka kasino di kawasan ekonomi khusus.
Fokus Berantas Judi Daring: Melindungi WNI dari Eksploitasi
Hikmahanto menekankan pentingnya pemerintah tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan masyarakat, bahkan jika kebijakan legalisasi kasino di kawasan ekonomi khusus diambil. Ia menyoroti kasus-kasus WNI yang bekerja di perusahaan judi daring di Kamboja dan Myanmar yang seringkali mengalami penyiksaan dan eksploitasi.
"Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali," ujar Hikmahanto.
Ia menyayangkan kondisi di mana WNI masuk dan keluar negara secara ilegal, melakukan aktivitas yang merugikan, dan ketika mengalami masalah, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk membantu mereka. "Kan tidak benar juga kalau seperti begitu," pungkasnya.
Isu legalisasi kasino adalah topik yang kompleks dan seringkali menimbulkan perdebatan. Agar kita bisa bijak menanggapi isu ini, mari kita simak beberapa tips berikut:
1. Pahami Fakta dan Data yang Akurat - Sebelum membentuk opini, pastikan Anda memiliki informasi yang benar dan terpercaya. Cari tahu tentang potensi dampak ekonomi, sosial, dan budaya dari legalisasi kasino. Misalnya, pelajari data tentang pendapatan negara yang dihasilkan dari industri perjudian di negara lain, atau riset tentang dampak sosial perjudian pada masyarakat.
Jangan mudah percaya pada berita yang belum terverifikasi atau sumber yang tidak jelas.
2. Pertimbangkan Berbagai Perspektif - Dengarkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk ahli ekonomi, sosiolog, tokoh agama, dan masyarakat umum. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, dan memahami perspektif mereka akan membantu Anda mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Contohnya, dengarkan argumen dari pihak yang mendukung legalisasi karena potensi peningkatan pendapatan negara, dan argumen dari pihak yang menentang karena khawatir akan dampak sosial negatif.
Cobalah untuk memahami alasan di balik setiap pendapat, bahkan jika Anda tidak setuju.
3. Fokus pada Dampak Jangka Panjang - Jangan hanya melihat keuntungan atau kerugian jangka pendek. Pertimbangkan bagaimana legalisasi kasino dapat mempengaruhi generasi mendatang. Apakah ini akan menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan? Atau justru meningkatkan masalah sosial seperti perjudian ilegal dan kriminalitas? Misalnya, pikirkan tentang bagaimana dana yang dihasilkan dari pajak kasino dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan, atau bagaimana regulasi yang ketat dapat mengurangi dampak negatif perjudian.
Evaluasi potensi konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan.
4. Kritis Terhadap Informasi yang Diterima - Jangan telan mentah-mentah semua informasi yang Anda terima, baik dari media massa, media sosial, atau sumber lainnya. Selalu pertanyakan motif di balik setiap informasi, dan cari bukti pendukung untuk memverifikasi klaim yang dibuat. Misalnya, jika ada yang mengatakan bahwa legalisasi kasino akan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, cari tahu bagaimana angka tersebut dihitung dan apakah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan.
Gunakan akal sehat dan kemampuan berpikir kritis Anda untuk mengevaluasi informasi.
Mengapa Bambang mempertanyakan legalisasi kasino di Indonesia?
Menurut Dr. Siti Aisyah, seorang sosiolog terkemuka, kekhawatiran Bambang sangat beralasan. Legalisasi kasino dapat memicu peningkatan masalah sosial seperti kecanduan judi, kriminalitas, dan kesenjangan ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial ini secara serius sebelum mengambil keputusan.
Bagaimana pendapat Rina tentang potensi peningkatan devisa negara dari kasino?
Prof. Budi Santoso, seorang ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa potensi peningkatan devisa negara memang ada, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Pemerintah perlu menghitung secara cermat biaya dan manfaat dari legalisasi kasino, termasuk biaya sosial dan lingkungan.
Apa yang membuat Joko khawatir tentang penegakan hukum terkait judi daring?
Irjen. Pol. (Purn.) Anton Sujarwo, seorang pengamat kepolisian, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap judi daring sangat kompleks karena melibatkan lintas negara. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk memberantas jaringan judi daring yang beroperasi dari luar negeri.
Apakah pendapatnya Ayu tentang kemungkinan kasino hanya beroperasi di kawasan tertentu?
Menurut Dr. Ratna Dewi, seorang ahli hukum tata negara, pembatasan operasional kasino di kawasan tertentu dapat menjadi solusi untuk meminimalkan dampak sosial negatif. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ketat diterapkan dan diawasi secara efektif.
Apa saran dari Herman terkait perlindungan WNI yang bekerja di perusahaan judi daring di luar negeri?
Duta Besar (Purn.) Arif Rahman Hakim, seorang diplomat senior, menekankan pentingnya pemerintah Indonesia meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap eksploitasi. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara terkait untuk memastikan hak-hak WNI dilindungi.
