Inilah Dampak Pembatasan Gratis Ongkir? Daya Beli Online Terancam Menurun di Indonesia solusi cerdas perlu disiapkan

Minggu, 18 Mei 2025 oleh journal

Pembatasan Gratis Ongkir: Benarkah Mengurangi Semangat Belanja Online?

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pembatasan fitur gratis ongkos kirim (ongkir) pada platform belanja online. Kebijakan ini sontak menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI khawatir bahwa pembatasan ini dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Kompas.com pada hari Sabtu (17/5/2025). Menurutnya, pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terkait aturan baru ini agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap kebiasaan belanja online mereka.

"YLKI khawatir kebijakan tersebut akan mengurangi daya beli masyarakat terhadap belanja online. Pendekatan dan sosialisasi kepada konsumen sangat penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Rio.

Lebih lanjut, YLKI juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik di lokapasar atau marketplace. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada harga produk, tetapi juga ketersediaan jasa ekspedisi yang melayani konsumen.

"Bukan hanya soal harga, tapi coba cek kesediaan jasa ekspedisi di marketplace sudah merata atau belum, atau masih terbatas pilihan bagi konsumen," lanjut Rio.

Selain itu, Rio juga menyoroti permasalahan klasik yang kerap dihadapi konsumen terkait jasa ekspedisi, seperti keterlambatan pengiriman, barang hilang atau rusak, serta proses klaim yang rumit dan seringkali tidak memuaskan. Menurutnya, pembatasan gratis ongkir belum menjawab persoalan-persoalan mendasar ini.

"Padahal itu hal yang fundamental dan harus dijawab oleh pemerintah dengan proses yang fair," tegas Rio.

YLKI juga menyoroti aturan terkait penggantian barang hilang yang hanya diganti 10 kali lipat dari ongkos kirim. Hal ini dinilai tidak adil bagi konsumen yang kehilangan barang berharga.

"Tentu permasalahan ini yang harusnya bisa dituntaskan oleh pemerintah melalui perubahan regulasi," imbuh Rio.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menambahkan bahwa kebijakan pembatasan gratis ongkir perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pelaku usaha, tetapi juga kepentingan konsumen. Ia juga menekankan perlunya uji coba, evaluasi, dan pengawasan yang tepat agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak merugikan konsumen.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memang telah membatasi fitur gratis ongkir menjadi hanya 3 hari dalam sebulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, menjelaskan bahwa pembatasan gratis ongkir ini ditujukan untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau potongan harga yang mengakibatkan tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan. Namun, ia juga menambahkan bahwa pembatasan 3 hari tersebut dapat diperpanjang jika e-commerce merasa perlu dilakukan evaluasi.

"Iya (dibatasi), tapi subyek itu bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Misal utamanya 3 hari diterapkan, tapi mereka meminta perpanjangan, itu bisa, nah nanti kami evaluasi," ujar Gunawan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Gunawan juga menjelaskan bahwa tarif layanan pos komersial atau biaya pengiriman diatur dalam Pasal 41 beleid ini. Perhitungan tarif berbasis biaya meliputi biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin. Biaya produksi atau biaya operasional meliputi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, serta biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha atau perseorangan.