Temukan Alasan Kontroversial Menteri Kesehatan Ngotot Hapus Kelas BPJS, Benarkah Melanggar Prinsip Sosial? Ini Kata Pakar untuk keadilan bersama

Kamis, 29 Mei 2025 oleh journal

Menkes Ngotot Hapus Kelas BPJS: Demi Keadilan Sosial?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersikeras untuk menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Langkah ini diambil dengan tujuan agar semua peserta BPJS Kesehatan mendapatkan fasilitas yang setara.

Alasan utama di balik keputusan ini adalah keyakinan Menkes bahwa BPJS Kesehatan merupakan wujud asuransi sosial yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong. Artinya, mereka yang mampu secara finansial diharapkan dapat membantu mereka yang kurang mampu. Sistem kelas yang selama ini berlaku, menurutnya, justru melanggar prinsip kesetaraan yang menjadi fondasi asuransi sosial.

"Kita akan hilangkan definisi kelas karena kelas itu stigmatisasi. Ada pembedaan antara yang tidak mampu di kelas 3 dan yang mampu di kelas 1. Bagi saya, ini melanggar prinsip sosial tentang kesetaraan. Seharusnya semua sama, yaitu KRIS," tegasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa esensi dari gotong royong dalam BPJS adalah subsidi silang. "Maksudnya, mereka yang membayar iuran lebih tinggi seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang membayar iuran lebih rendah," imbuhnya.

Beliau menganalogikan BPJS Kesehatan dengan sistem pajak. "Sama seperti pajak, berapa pun pajak yang kita bayar, hak kita untuk menikmati jalan, taman, dan fasilitas negara lainnya tetap sama," jelasnya.

Menkes menyadari bahwa selama ini ada kesalahpahaman terkait BPJS Kesehatan. Banyak yang beranggapan bahwa membayar iuran lebih tinggi berarti mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Padahal, konsep tersebut lebih relevan dalam asuransi komersial, bukan asuransi sosial.

"Sehingga, dalam perjalanannya, kita terlanjur memiliki sistem di mana yang membayar lebih tinggi menuntut kelas yang lebih tinggi. Inilah mengapa kita secara bertahap meluncurkan KRIS," katanya.

Dengan KRIS, Menkes menjanjikan fasilitas yang seragam bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Bukan hanya soal jumlah tempat tidur dalam satu kamar, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya, seperti kamar mandi.

"Kita ingin semua orang berhak mendapatkan kamar mandi di dalam kamar. Jangan hanya orang-orang tertentu saja yang berhak, sementara yang kurang mampu harus di luar. Menurut saya, itu tidak adil," ungkapnya.

Menkes mengakui bahwa penerapan KRIS ini masih menimbulkan perdebatan, terutama bagi peserta yang sebelumnya menikmati fasilitas kelas yang lebih tinggi, seperti pekerja formal. Mereka khawatir kualitas pelayanan akan menurun setelah KRIS diberlakukan.

Namun, Menkes meyakinkan bahwa pihaknya sedang mencari solusi agar transisi ke KRIS tidak membuat peserta merasa dirugikan. "Bagaimana caranya, itu yang harus kita pikirkan bersama. Yang jelas, perbedaan fasilitas berdasarkan iuran yang dibayarkan itu adalah konsep asuransi komersial," tegasnya.

"Jadi, masalah utamanya adalah bagaimana agar mereka yang membayar lebih, terutama pekerja formal yang dulu mendapatkan kelas lebih bagus, tidak merasa turun kelas. Kita harus memikirkan cara agar tidak ada persepsi bahwa kita memberikan pelayanan yang lebih buruk," pungkasnya.