Temukan Kala Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI sinyal dukungan politik menguat

Sabtu, 17 Mei 2025 oleh journal

Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI? Ini Kata Pengamat!

Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak santer dikaitkan dengan kursi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Usai menanggapi isu tersebut, Jokowi bahkan berkelakar bahwa dirinya sedang mempertimbangkan matang-matang peluang kemenangannya jika benar-benar mencalonkan diri.

Seperti diketahui, PSI akan segera menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru. Rencananya, hajatan besar partai tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 mendatang.

"Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai nanti kalau saya mendaftar, malah kalah," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan dirinya maju sebagai ketua umum PSI, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menambahkan bahwa hingga saat ini, ia belum mendaftarkan diri sebagai kandidat. Ia juga mengingatkan bahwa waktu pemilihan masih cukup panjang.

"Belum (mendaftar), kan masih panjang. Sampai Juli. Seingat saya, seingat saya masih Juni atau Juli," imbuhnya.

Ketika disinggung mengenai potensi bersaing langsung dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum, Jokowi tampak percaya diri. Ia bahkan berseloroh bahwa jika dirinya mendaftar, kandidat lain mungkin akan mengurungkan niat.

"Ya, enggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," katanya sambil tersenyum.

Lebih lanjut, Jokowi mengaku belum bisa memprediksi peluangnya jika benar-benar mencalonkan diri. Pasalnya, pemilihan ketua umum PSI kali ini akan menggunakan sistem one man one vote melalui e-voting, yang melibatkan seluruh anggota partai.

"Ya, belum tahu, karena ini kan yang saya tahu. Katanya mau memakai e-voting, one man one vote, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelasnya.

Jokowi juga memberikan pujian terhadap PSI yang menerapkan sistem pemilihan e-voting. Menurutnya, sistem ini mencerminkan semangat era digital dan memberikan rasa kepemilikan partai yang sesungguhnya kepada seluruh anggota.

"Ya, bagus. Saya kira ini memang apa, era digital ini kalau misalnya apa, pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa, kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," pungkasnya.

Analisis Pakar Politik Undip

Menanggapi potensi langkah Jokowi tersebut, pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, menilai bahwa ada risiko politik yang perlu dipertimbangkan jika Jokowi benar-benar menjabat sebagai Ketua Umum PSI.

"Hubungan historis antara PSI dengan Pak Jokowi kan faktanya ada. PSI ini konon kan memang sejak awal dibuat untuk menopang kekuasaan Pak Jokowi," tutur NHS, sapaan akrabnya, saat dihubungi detikJateng, Jumat (16/5/2025).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu menjelaskan bahwa para pendiri PSI, termasuk Jeffrie Geovanie, pernah secara terbuka menyatakan bahwa partai mereka lahir untuk mendukung Jokowi, terutama saat menghadapi oposisi keras di periode pertama pemerintahannya.

"Kendati pun awalnya, partai itu hanya untuk menembak kepemimpinan Anies di Gubernur DKI Jakarta, tapi sekarang sudah lebih luas dan hampir masuk Senayan," ujarnya.

Kedekatan personal juga menjadi faktor penting, menurut NHS. Jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI saat ini menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi berpotensi mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berlambang mawar putih tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga terlihat hadir dalam acara internal partai, bahkan menyebut PSI sebagai partai yang 'paling dekat secara ideologis'.

"Visi dan misinya (PSI) sesuai dengan apa yang dipegang, dimiliki oleh Pak Jokowi. PSI juga kan mungkin karena anaknya ada di situ sehingga pilihannya ke situ," tuturnya.

Namun, NHS juga mengingatkan bahwa langkah yang diambil Jokowi tetap memiliki risiko politik, baik bagi PSI maupun bagi dirinya sendiri. Ketergantungan PSI pada figur Jokowi bisa menjadi pedang bermata dua yang berpengaruh terhadap Pemilu 2029 maupun nasib PSI ke depannya. Terlebih, saat ini Jokowi tengah menghadapi berbagai isu, termasuk isu ijazah palsu yang terus bergulir.

"Tampaknya akan sulit, karena captive market pengagum Pak Jokowi kan stuck, jauh lebih berkurang. Jadi partai ini harus bekerja keras untuk tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai Jokowi," tuturnya.

NHS juga berpendapat bahwa kekuatan politik Jokowi saat ini tidak sebesar sebelumnya. Menurutnya, mulai muncul tiga arus resistensi terhadap Jokowi, yaitu dari kelompok oposisi aktif, simpatisan kekuasaan yang merasa tidak nyaman dengan potensi 'matahari kembar', hingga warga yang menginginkan presiden yang lebih 'diam' setelah lengser.

"Ketiga arus yang netral itu enggak suka dengan cara Jokowi berakrobat secara politik. Misal orang datang ke dia di Solo, dalam faktanya itu janggal dalam tradisi politik Indonesia, seorang mantan presiden berakrobat semacam itu," kata NHS.

"Tiga arus ini enggak suka kalau Jokowi tidak seperti mantan presiden-wakil presiden sebelumnya, yang duduk, tenang, manis," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa sah-sah saja jika Jokowi memilih untuk tetap aktif secara politik, karena hal itu dijamin oleh konstitusi. Namun, menurutnya, akan lebih baik bagi Jokowi jika ia menjadi negarawan yang lebih peduli terhadap isu pendidikan, kesenian, dan isu-isu sosial lainnya.

"Kalau mau aktif di parpol enggak salah. Tetapi akan jauh lebih strategis misal mengembangkan kebudayaan, pendidikan, memberi cara di yayasan yang dia kelola supaya anak miskin punya kesempatan menerima beasiswa. Itu pilihan yang jauh lebih baik," tuturnya.