Temukan Penjelasan Kepala PCO, Pemerintah Sikat Premanisme Bisnis, Ormas Dilindungi demi Keadilan Hukum yang utama
Sabtu, 17 Mei 2025 oleh journal
Pemerintah Fokus Berantas Premanisme yang Hambat Bisnis, Ormas Tak Disamaratakan
Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik premanisme. Penegasan ini disampaikan terkait upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pemerintah secara khusus menargetkan aksi premanisme yang menghambat kelancaran bisnis.
Dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?" di Toety Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Kepala PCO, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa keberadaan premanisme menimbulkan ketakutan bagi investor. Biaya tambahan dan beban yang ditimbulkan oleh aksi premanisme menjadi penghalang bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Indonesia.
"Investor jadi ragu untuk masuk ke Indonesia. Orang yang ingin berusaha juga jadi takut karena adanya biaya-biaya siluman dan beban tambahan akibat ulah preman. Jadi, yang ingin kita berantas adalah premanismenya," tegas Hasan Nasbi.
Menanggapi anggapan bahwa penegak hukum tidak menyentuh organisasi masyarakat (ormas), Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemberantasan premanisme tidak akan dilakukan secara pukul rata terhadap semua ormas. Ia mencontohkan bahwa banyak ormas yang memiliki peran positif dalam masyarakat.
"Kalau bicara ormas, jumlahnya sangat banyak. NU, Muhammadiyah, IDI, itu semua ormas. Kita tidak akan menyamaratakan semuanya," jelasnya.
Lebih lanjut, Hasan Nasbi menekankan bahwa target utama pemerintah adalah memberantas aksi premanisme, bukan membubarkan atau menindak ormas secara keseluruhan. Pemerintah berupaya menghilangkan praktik premanisme yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu.
Pemerintah bahkan telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah premanisme ini. Hasan Nasbi mengakui bahwa upaya ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan. Pemerintah juga mempertimbangkan pembinaan dan pengarahan bagi para pelaku premanisme agar dapat berkontribusi secara positif bagi bangsa.
Dengan memberantas premanisme, diharapkan hambatan dalam berusaha dapat dihilangkan, sehingga minat investor untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat. Terbukanya lapangan kerja juga diharapkan dapat mengurangi potensi masyarakat untuk terlibat dalam praktik premanisme.
Sebagai informasi tambahan, Polri telah melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan di seluruh Indonesia yang menargetkan praktik premanisme sejak Kamis, 1 Mei 2025.
Praktik premanisme bisa jadi momok menakutkan bagi pelaku bisnis. Tapi, jangan khawatir! Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk menghindarinya. Yuk, simak tips berikut ini:
1. Legalkan Usaha Anda - Pastikan usaha Anda memiliki izin yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usaha yang legal akan lebih terlindungi dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi masalah dengan pihak lain, termasuk premanisme. Contohnya, memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
2. Bangun Jaringan yang Kuat - Jalin hubungan baik dengan sesama pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan setempat. Jaringan yang kuat dapat memberikan informasi, dukungan, dan perlindungan jika Anda menghadapi masalah. Misalnya, aktif mengikuti kegiatan asosiasi pengusaha di daerah Anda.
3. Hindari Transaksi Tunai dalam Jumlah Besar - Sebisa mungkin, gunakan transfer bank atau metode pembayaran digital lainnya untuk mengurangi risiko menjadi target premanisme. Jika terpaksa membawa uang tunai dalam jumlah besar, usahakan untuk didampingi oleh orang yang terpercaya atau petugas keamanan.
4. Laporkan Tindakan Pemerasan - Jangan takut untuk melaporkan tindakan pemerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh preman kepada pihak berwajib. Semakin cepat Anda melapor, semakin cepat pula tindakan tersebut dapat ditangani. Siapkan bukti-bukti yang kuat, seperti rekaman suara, foto, atau video.
5. Asuransikan Bisnis Anda - Pertimbangkan untuk mengasuransikan bisnis Anda dari risiko kerugian akibat tindakan kriminal, termasuk premanisme. Asuransi dapat memberikan ganti rugi jika Anda mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Cari tahu jenis asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
6. Manfaatkan Teknologi Keamanan - Pasang CCTV di area bisnis Anda untuk merekam aktivitas yang terjadi. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan sistem alarm atau layanan keamanan lainnya untuk meningkatkan keamanan bisnis Anda. Pastikan sistem keamanan yang Anda gunakan berfungsi dengan baik dan terawat secara berkala.
Apakah semua ormas akan ditindak dalam pemberantasan premanisme ini, Pak Budi?
Menurut Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, "Pemerintah sangat berhati-hati dalam menangani ormas. Kita tidak akan menindak ormas yang legal dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Fokus kita adalah pada tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu, bukan pada ormas secara keseluruhan."
Bagaimana cara melaporkan tindakan premanisme yang saya alami, Bu Ani?
Menurut Komjen. Pol. Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, "Masyarakat bisa melaporkan tindakan premanisme melalui hotline kepolisian 110, kantor polisi terdekat, atau melalui aplikasi Dumas Presisi. Kami akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan cepat dan profesional. Jangan takut untuk melapor, karena kami siap melindungi Anda."
Apakah pemerintah memiliki program pembinaan bagi para pelaku premanisme, Mas Joko?
Menurut Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Kami memiliki program pelatihan dan pendampingan bagi para mantan pelaku premanisme untuk mengembangkan keterampilan dan mencari pekerjaan yang layak. Kami percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kedua, mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan meninggalkan jalan yang salah."
Apa dampak pemberantasan premanisme bagi iklim investasi di Indonesia, Mbak Rina?
Menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, "Pemberantasan premanisme akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor. Dengan berkurangnya biaya siluman dan gangguan keamanan, investor akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja."
