Inilah Kejagung Ungkap Sritex Terima Kredit Rp3,6 T dari Bank, Diduga Ada Kongkalikong di Baliknya

Rabu, 21 Mei 2025 oleh journal

Kejagung Ungkap Sritex Terima Kucuran Kredit Rp3,6 Triliun dari Bank Pemerintah

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkapkan bahwa perusahaan tekstil tersebut, sebelum dinyatakan pailit, sempat menerima fasilitas kredit dengan nilai fantastis, mencapai Rp3,6 triliun.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dana tersebut berasal dari empat bank milik pemerintah. "Ada empat bank yang memberikan pinjaman kredit kepada perusahaan ini," ujarnya kepada awak media pada Rabu (21/5).

Inilah Kejagung Ungkap Sritex Terima Kredit Rp3,6 T dari Bank, Diduga Ada Kongkalikong di Baliknya

Dari keempat bank tersebut, tiga di antaranya adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), sementara satu lainnya merupakan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, Harli Siregar tidak merinci nama-nama bank yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut. Ia hanya memastikan bahwa total kredit yang dikucurkan mencapai angka Rp3,6 triliun.

"Kalau kita lihat nilainya sekitar hampir Rp 3,6 T," tegasnya.

Lebih lanjut, Kejagung juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan Iwan Setiawan Lukminto, yang menjabat sebagai Direktur Utama Sritex pada periode 2018-2023. Penyidik berusaha mencari tahu apakah ada peran Iwan dalam proses pengajuan dan penerimaan kredit tersebut.

"Ini sekarang yang sedang diteliti oleh penyidik, dan bagaimana sikap penyidik tentu nanti kita lihat ke depannya," imbuh Harli.

Seperti yang diketahui, Kejagung tengah fokus mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada Sritex. Meskipun Sritex merupakan perusahaan swasta, Kejagung berpendapat bahwa kasus ini tetap dapat diusut karena melibatkan keuangan negara yang dikelola oleh bank-bank pemerintah.

Harli Siregar menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara secara jelas menyatakan bahwa keuangan daerah juga termasuk dalam kategori keuangan negara. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan milik keluarga Lukminto tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kasus Sritex ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mengelola keuangan dengan bijak sangat penting agar terhindar dari masalah kredit yang bisa berujung pada kebangkrutan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan:

1. Buat Anggaran Bulanan yang Realistis - Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu setiap bulan. Dengan begitu, kamu bisa melihat ke mana saja uangmu pergi dan bisa mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang bisa ditekan.

Misalnya, kurangi frekuensi makan di luar atau langganan streaming yang jarang ditonton.

2. Prioritaskan Pembayaran Utang - Jika kamu memiliki utang, baik itu kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan lainnya, prioritaskan untuk membayarnya tepat waktu. Jangan sampai menunggak karena akan dikenakan bunga dan denda yang semakin memberatkan.

Usahakan untuk membayar lebih dari jumlah minimum agar utangmu cepat lunas.

3. Hindari Utang Konsumtif - Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang nilainya akan menyusut seiring waktu, seperti pakaian, gadget, atau liburan. Sebaiknya hindari utang semacam ini, kecuali jika benar-benar mendesak.

Lebih baik menabung terlebih dahulu sampai uangmu cukup untuk membeli barang yang kamu inginkan.

4. Siapkan Dana Darurat - Dana darurat sangat penting untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Idealnya, dana darurat mencukupi untuk 3-6 bulan biaya hidup.

Sisihkan sebagian kecil dari penghasilanmu setiap bulan untuk dana darurat ini.

5. Investasi untuk Masa Depan - Setelah keuanganmu stabil, mulailah berinvestasi. Investasi bisa membantu kamu mencapai tujuan keuanganmu di masa depan, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun.

Pilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu.

6. Evaluasi Keuangan Secara Berkala - Lakukan evaluasi keuangan secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap kuartal. Dengan begitu, kamu bisa melihat apakah kamu sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan keuanganmu.

Jika ada yang perlu diperbaiki, segera lakukan perubahan agar keuanganmu tetap sehat.

Apakah kasus Sritex ini bisa merugikan negara, Pak Budi?

Menurut Dr. Budi Santoso, seorang pakar hukum ekonomi, "Jika terbukti ada unsur korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex, tentu saja negara berpotensi mengalami kerugian. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, malah diselewengkan. Ini yang harus diusut tuntas."

Menurut Ibu Ani, apa dampak kasus Sritex terhadap industri tekstil di Indonesia?

Kata Ibu Ani Rahmawati, seorang pengamat industri tekstil, "Kasus ini bisa memberikan sentimen negatif terhadap industri tekstil secara keseluruhan. Investor bisa jadi ragu untuk berinvestasi, dan kepercayaan konsumen juga bisa menurun. Penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan."

Pak Joko, sebagai masyarakat biasa, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini?

Pak Joko Susilo, seorang aktivis anti-korupsi berpendapat, "Kita harus lebih kritis dan peduli terhadap penggunaan uang negara. Kita juga harus berani melaporkan jika melihat adanya indikasi korupsi di sekitar kita. Jangan apatis, karena korupsi merugikan kita semua."

Menurut Mbak Rina, apakah kasus ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN?

Jawab Mbak Rina Agustina, seorang analis keuangan, "Tentu saja ada dampaknya. Masyarakat bisa jadi lebih berhati-hati dalam menyimpan uang di bank BUMN. Bank BUMN harus segera melakukan perbaikan internal dan meningkatkan transparansi agar kepercayaan masyarakat kembali pulih."

Bagaimana pandangan Bapak Herman terkait proses hukum kasus Sritex ini?

Menurut Bapak Herman Wijaya, seorang praktisi hukum, "Proses hukum harus berjalan transparan dan adil. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun agar keadilan bisa ditegakkan."